DIALEKSIS.COM | Aceh - Pemerintah dan masyarakat Aceh menyambut dengan penuh syukur keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan empat pulau sengketa Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sebagai bagian sah dari wilayah Provinsi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Sengkarut status empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara akhirnya menemukan ujung. Setelah bertahun-tahun tarik ulur administrasi dan saling klaim kewenangan, pemerintah pusat resmi menetapkan keempat pulau—Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

DIALEKSIS.COM | Medan - Polemik pemindahan empat pulau dari wilayah administrasi Aceh ke Sumatera Utara terus menuai reaksi keras. Kali ini, kritik datang dari kader Partai Demokrat Medan, Arief Tampubolon, yang mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera membatalkan keputusan kontroversial tersebut.

DIALEKSIS.COM | Kolom - Seperti strategi dalam ilmu militer yang diajarkan Carl von Clausewitz, perang bukan semata-mata soal kekuatan fisik, tetapi tentang kemampuan membaca konteks dan menguasai ruang keputusan. Dalam narasi politik kontemporer, dominasi bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling vokal, tetapi oleh siapa yang mampu mengendalikan arah permainan. Dan dalam konteks sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, pertarungan itu kini benar-benar terjadi.

DIALEKSIS.COM | Tajuk - Keputusan Kemendagri memindahkan empat pulau perbatasan Aceh - Sumut terlihat bertolak belakang dengan data sah Aceh. Pemerintah Aceh justru memegang bukti otentik bahwa keempat pulau itu berada dalam wilayah Aceh. 

DIALEKSIS.COM | Opini - Empat pulau di Aceh Singkil; Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang tengah menjadi saksi bisu dari apa yang disebut sebagai "pengikisan keistimewaan Aceh secara perlahan namun sistematis." Dari konflik senjata ke meja perundingan Helsinki, dari janji otonomi luas ke perdebatan batas wilayah yang kini terasa memalukan: karena bahkan untuk mempertahankan wilayahnya sendiri, Pemerintah Aceh terlihat tidak cukup berdaya.